Pemerintah Telat Selamatkan Pasar Tradisional


KAMMI DIY- Keberadaan pasar tradisional semakin hari semakin mengenaskan dan Pemerintah DIY telah mengambil kebijakan penangananannya. Sepinya pengunjung akibat gempuran toko-toko modern membuat banyak pedagang pasar gulung tikar. Kondisi ini memaksa pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mengambil langkah dengan membuat peraturan daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Perda ini lahir terlambat karena muncul setalah menjamurnya toko modern dan mulai menurunya pasar tradisional secara signifikan. Hal ini semakin membuktikan bahwa hukum tertinggal satu langkah di belakang dengan realitas yang sudah terjadi.

Runtuhnya Pertahanan

Pencabutan Daftar Invetaris Negatif (DIN) merupakan langkah awal liberalisasi ekonomi . Padahal kebijakan tersebut merupakan pertahanan terakhir pasar dari gempuran kapitalisme sejak tahun 19761. Pasca pencabutan peraturan tersebut omzet pasar tradisional menurun, sedangkan pasar modern yang kebanyakan dikelola oleh pemodal besar dalam dan luar negeri mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Riset AC Nielsen memperlihatkan peningkatan omzet pasar modern dari 35 % pada tahun 2000 melonjak menjadi 53 % pada tahun 2008. Kondisi sebaliknya terjadi pada pasar tradisional dimana pada tahun 2000 omzet mencapai 65 % menurun menjadi 47 % pada tahun 2008. Peningkatan omzet pasar modern terjadi sejalan dengan meningkatnya jumlah pasar 31,4 % setiap tahun sedangkan pasar tradisional banyak yang bubar dengan prosentase penurunan sebesar 8,1 %.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Perpres RI Nomor 112 tahun 2007. Peraturan ini berisi penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pemerintah daerah pun merespon dengan membuat perda. Pemkab Kulon progo membuat perda Nomor 11 Tahun 2011, pemkab Bantul lebih awal lagi dengan membuat perda Nomor 16 Tahun 2010. Secara umum perda tersebut membuat peraturan tentang penataan dan pemberdayaan pasar tradisional dan mengatur tentang pusat perbelanjaan dan toko modern.

Kebijakan yang sangat penting dalam perda tersebut memuat tentang jam buka pusat perbelanjaan dan toko modern dan jarak toko modern dengan pasar tradisional. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta berupaya menyelamatkan 170 pasar rakyat daari ekspansi lebih dari 352 toko modern (data tahun 2009 yang dihimpun oleh Pramono dkk).

Ibarat nasi telah menjadi bubur, maka tidak ada pilihan lainy selain mengobati pasar tradisional dengan berbagai kebijakan mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang pasar, mempermudah pinjaman modal dengan bunga rendah, perbaikan infrastrukur pasar serta ketegasan dalam menahan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern melalu perda dengan perizinan yang ketat.

Semoga kelak kebijakan yang lahir hari ini bisa memberikan pelajaran kepada generasi mendatang tentang keberpihakan terhadap rakyat kecil terutama para pedagang pasar tradisional.

Aza el Munadiyan, Ketua KAMMI DIY

Endnote: Detail penjelasanan mengenai peraturan ini, silahkan di baca dalam buku “ Mempertahankan Pilar ekonomi Rakyat” karangan Pramono dkk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s